Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
13820 Pajak Self Assessment System Klik Positif
Daftar Topik

Setiap negara pasti memiliki sumber dana yang bisa digunakan sebagai pemasukan negara serta pembangunan negara. Salah satunya pajak yang diperoleh dari warga negara. Pajak merupakan pemasukan negara yang sangat penting dan vital demi berlangsungnya proses pembangunan negara. Besaran pajak yang dibebankan negara bermacam-macam begitu pula sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

Terkait untuk sistem pemungutan pajak sendiri, terdapat 3 sistem yang diberlakukan di Indonesia. Ketiga sistem tersebut akan dijelaskan secara singkat dan jelas sebagai berikut.

Self Assessment System


13820 Pajak Self Assessment System Akuntanonline
Source: Akuntanonline

Sistem yang satu merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk proses pemungutan pajak di Indonesia. Sistem yang diberlakukan dalam hal ini berkaitan dengan besaran pajak yang dibebankan oleh negara pada wajib pajak. Kemudian setelah mengetahui besaran paja, maka harus dibayarkan sendiri.

1. Peran Wajib Pajak dan Pemerintah

Bagi orang yang dikenali beban wajib pajak, maka harus secara rutin melakukan perhitungan dan juga melakukan pembayaran. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan datang langsung ke KPP atau kantor pelayanan pajak. Namun, saat ini juga telah tersedia secara online, jadi akan lebih mempermudah saat masyarakat ingin membayar pajak.

Kemudian sistem yang diberlakukan oleh pemerintah adalah berupa pengawasan. Pengawasan tersebut untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Akankah mengikuti aturan yang telah ditentukan. Apa malah melanggar dan sebagainya. Kemudian jenis pajak yang dikenakan sistem ini hanya pajak pusat saja.

2. Contoh Penerapan Sistem

Contoh dari penerapan sistem pemungutan pajak self assessment system adalah terdapat pada pajak yang telah berlaku lama di Indonesia yaitu mulai tahun 1983, yaitu PPh dan PPN. Kedua pajak tersebut merupakan pajak pusat yang dibayarkan dengan menggunakan sistem ini.

3. Karakteristik Self Assessment System

Untuk penerapan sistem ini sebenarnya memiliki karakteristik tersendiri. jadi, sistem pemungutan pajak ini ditentukan oleh beberapa hal seperti berikut.

  1. Yang memberikan penentuan terhadap besar beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri.
  2. Wajib pajak bertanggung jawab untuk aktif melakukan kegiatan perpajakan.
  3. Surat untuk ketetapan pajak tidak lagi diterbitkan oleh pemerintah. Berbeda jika terdapat yang tidak melakukan pelaporan, maka akan diberikan edaran.

Official Assessment System


13820 Pajak Self Assessment System Klik Positif
Source: Klik Positif

Sistem ini berbeda dengan yang sebelumnya. Sistem ini memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk melakukan penuntutan terhadap besaran pajak. Namun pajak yang berlaku adalah pajak terutang yang terdapat pada aparat pajak.

1. Peran Petugas Pajak

Pada sistem pajak ini, petugas pajak melakukan perhitungan dan juga pemungutan pajak. Kemudian yang menjadi sasaran sebagai wajib pajak adalah masyarakat sendiri. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dinilai belum mampu untuk melakukan perhitungan besaran pajak yang dibebankan kepada mereka. Oleh karena itu, petugas pajak harus memiliki integritas yang tinggi sehingga hal ini akan berjalan lancar.

2. Karakteristik Official Assessment System

Penggunaan sistem pemungutan pajak ini memiliki beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Berikut merupakan beberapa karakteristiknya,

  1. Memiliki wajib pajak yang bersifat lebih pasif karena perhitungan lebih ditekankan pada petugas pajak yang berwenang saja.
  2. Akan terdapat pajak terutang. Dimana jenis pajak terutang tersebut timbul akibat adanya surat ketetapan pajak
  3. Yang memiliki hak penuh atas segala jenis ketentuan pajak yang dibebankan pada wajib pajak adalah pemerintah sendiri.

Sistem Pemungutan Pajak Withholding System


13820 Pajak Ayo Jakarta
Source: Ayo Jakarta

Apabila sebelumnya sistem pemungutan pajak diperhitungkan oleh wajib pajak dan juga aparat pajak. Kalau dalam sistem ini, yang memiliki wewenang dalam melakukan perhitungan pajak adalah pihak ketiga. Jadi, terdapat turut campur pihak ketiga dalam sistem pemungutan pajak.

Apabila Anda memperhatikan karyawan yang gajinya dipotong sebagian untuk dibayarkan pajak, maka hal tersebut adalah contoh dari diberlakukannya sistem ini. Jadi, para wajib pajak tidak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak.

Contoh pajak yang menggunakan jenis ini adalah PPh atau pajak penghasilan (pasal 21 hingga 23). Kemudian terdapat pula PPh final yaitu pasal 4 ayat 2 dan juga PPN (pajak pertambahan nilai).

Sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu mengikuti peraturan pemerintah. Seluruh peraturan, mulai dari diberlakukannya wajib pajak hingga beban pajak yang diberikan. Setiap pajak yang dibayarkan pada pemerintah berguna untuk proses pembangunan. Dalam hal ini secara tidak langsung Anda turut serta dalam sistem pembangunan negara.

Sistem pemungutan pajak beragam tergantung jenis pajak dan juga nilai pajak yang harus dibayarkan. Setiap sistem memiliki tata kelola yang berbeda. Oleh karena itu, Anda harus mengerti bagaimana tata kelola pajak yang dibebankan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

BACA JUGA!

Inilah Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Putri
Putri
SEO Content "Wherever life plants you, bloom with grace."
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

ARTIKEL LAINNYA